TintAMeraH–Tangerang||Menjelang puncak arus mudik Idul Fitri 1447 H, sorotan publik dan lembaga negara mengarah tajam pada buruknya kondisi ruas Tol Cikupa–Kebon Jeruk. Jalan berlubang, genangan air, dan kemacetan parah yang mengular puluhan kilometer menjadi pemandangan sehari-hari yang mencoreng wajah infrastruktur jalan tol nasional—jalur utama yang seharusnya menjadi andalan jutaan pemudik.
Fakta di Lapangan, 92 Titik Rusak, Macet 24 Kilometer
Data resmi yang dikeluarkan pengelola sendiri justru menjadi bukti nyata betapa parahnya kondisi ruas ini. Jasamarga Metropolitan Tollroad (JMT) mengakui terdapat 92 titik kerusakan yang tersebar di sepanjang ruas Tol Jakarta–Tangerang—49 titik di jalur A (KM 2+100 hingga KM 26+300) dan 43 titik di jalur B (KM 1+700 hingga KM 23+150).
Kerusakan terparah terpantau di kawasan Karawaci, serta di titik-titik menjelang pintu keluar Tol Kunciran dan Tol Bitung, Cikupa. Kondisi ini diperberat oleh banjir yang merendam ruas di KM 23 hingga KM 24 akibat luapan Kali Sabi pada Minggu, 8 Maret 2026.
Akibatnya, kemacetan luar biasa terjadi. Antrean kendaraan tercatat mengular dari KM 37 hingga KM 13—sepanjang lebih dari 24 kilometer—di ruas Cikupa–Karang Tengah arah Jakarta pada Selasa, 10 Maret 2026. Lubang-lubang menganga memaksa pengemudi memperlambat laju, memicu penumpukan lalu lintas yang melelahkan dan berbahaya.
Kondisi ini bahkan sempat viral di media sosial X melalui unggahan akun @txtdaritng, yang memperlihatkan video kerusakan jalan secara langsung.
Suara Pengguna Jalan, Membayar Mahal untuk Risiko Nyawa
Kemarahan pengguna jalan bukan tanpa alasan. Mereka dipaksa membayar tarif tol yang tidak murah, namun mendapatkan pelayanan yang jauh di bawah standar.
“Kalau dari Kebon Jeruk sampai ke sini agak bagus. Cuma kalau ke sananya sampai di Bitung kurang baik. Cukup ganggu sekali—banyak genangan air dan lubang,” ungkap Hadori, salah satu pengguna jalan yang ditemui di lokasi, dikutip dari Metro TV, Selasa (10/3/2026).
Pengguna jalan lain, Ardi, tak kalah keras menyuarakan kekecewaannya:
“Ini sudah mau Lebaran, harusnya manajemen lebih peka! Kami membayar, bukan gratis. Katanya jalan bebas hambatan, tapi kenyataannya setiap hari macet total. Ditambah lagi jalan rusak dan lampu mati—ini mau melayani pemudik atau mau menjebak masyarakat?”
Label “Jalan Bebas Hambatan” kini terasa seperti ironi pahit: masyarakat dipungut biaya tinggi, sementara yang mereka dapatkan adalah kemacetan melelahkan sekaligus ancaman keselamatan dari lubang-lubang yang dibiarkan menganga berbulan-bulan.
DPR RI Turun Tangan, “Belum Ada Lonjakan, Sudah Macet Parah”
Kondisi memprihatinkan ini mendorong Komisi V DPR RI melakukan kunjungan langsung ke lapangan.
Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR RI, Robert Rouw, menegaskan bahwa ruas Tol Jakarta–Merak belum sepenuhnya layak menyambut arus mudik.
“Kita tadi melihat langsung kondisi terkini jalan Tol Jakarta–Merak. Belum ada lonjakan saja sudah terjadi macet cukup parah. Itu semua disebabkan karena kerusakan jalan tol, sehingga belum layak sepenuhnya,” tegas Robert dalam siaran resmi, Jumat (13/3/2026).
Politikus Partai NasDem dari daerah pemilihan Papua Pegunungan itu secara khusus menyoroti keberadaan lubang-lubang dan genangan air—termasuk di sekitar KM 50—yang berpotensi menjadi bencana ketika jutaan kendaraan pemudik memadati ruas tol ini.
“Mudah-mudahan sesuai janji menteri, besok tanggal 13 sudah selesai. Kita harap tidak ada antrean yang disebabkan ketidaklayakan jalan,” tambahnya, menagih komitmen Kementerian PUPR.
“Respons Jasa Marga : Kejar Tayang Hingga 15 Maret, Setelah Itu Hanya “Tambal Sulam”
Merespons sorotan publik dan DPR, Senior General Manager Jasamarga Metropolitan Tollroad, Widiyatmiko Nursejati, mengakui kerusakan dan menyatakan pihaknya sedang mempercepat perbaikan.
Saat ini dikerahkan tiga tim rekonstruksi (masing-masing 15 personel), satu tim Scrapping, Filling, and Overlay/SFO (10 personel), dan enam tim patching (masing-masing 5 personel). Prioritas perbaikan permanen difokuskan dari KM 8 hingga KM 26.
Namun yang mengkhawatirkan, Widiyatmiko mengakui bahwa perbaikan permanen hanya bisa dilakukan hingga 15 Maret 2026. Setelah itu, perbaikan yang dilakukan selama masa mudik hanyalah patching atau penambalan sementara.
“Pekerjaan perbaikan permanen seperti rekonstruksi dan SFO masih dapat dilaksanakan hingga 15 Maret 2026. Sementara penanganan sementara seperti patching tetap dapat dilanjutkan selama periode arus mudik dan balik,” ujarnya, Sabtu (14/3/2026).
Jasa Marga berdalih kerusakan diperparah oleh tingginya curah hujan dan kendaraan berat bermuatan berlebih yang terus melintas. Mereka juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi.
Namun bagi masyarakat, permintaan maaf tanpa perbaikan nyata terasa hampa. Kritik pedas tetap mengalir: ke mana larinya dana pemeliharaan jika jalan berlubang dan minim penerangan masih merajalela justru di momen paling krusial sepanjang tahun?
Desakan Publik, Jangan Sampai Lebaran Diwarnai Tragedi
Masyarakat dan kalangan legislatif kompak mendesak Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Kementerian PUPR untuk tidak tutup mata. Tindakan nyata berupa pengawasan ketat dan perbaikan total—bukan sekadar tambal sulam—harus dirampungkan sebelum arus mudik mencapai puncaknya, yang diprediksi terjadi pada akhir Maret 2026.
Pengelola tol, baik ASTRA Infra maupun Jasa Marga, dinilai tidak cukup peka dalam mempersiapkan jalur vital ini. Tarif yang terus naik seharusnya berbanding lurus dengan kualitas layanan dan keamanan yang diterima masyarakat—bukan sebaliknya.
“Jangan sampai Idul Fitri tahun ini diwarnai tragedi akibat kelalaian pengelola jalan tol yang hanya memikirkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa mempedulikan nyawa dan waktu masyarakat!” tegas Ardi, menutup kemarahannya.
Jutaan pemudik akan segera membanjiri ruas ini. Satu lubang yang dibiarkan bisa merenggut nyawa. Pertanyaan besarnya kini ada di tangan para pengelola dan pemerintah: apakah mereka siap bertanggung jawab jika yang terburuk terjadi?
