Tintamerah-JAKARTA||Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang semula digadang-gadang sebagai solusi stunting nasional, kini berada di titik nadir, hasil survei terbaru Policy Research Center (Porec) periode Maret 2026 mengungkap realita pahit, mayoritas mutlak masyarakat menilai program beranggaran fantastis ini hanya menjadi “ladang basah” bagi para elite, bukan bagi anak-anak yang membutuhkan.
Ketimpangan Manfaat yang Ekstrem
Survei yang melibatkan 1.168 responden di seluruh Indonesia ini memotret persepsi ketimpangan yang sangat tajam.
Sebanyak 88,5% responden secara tegas menyatakan bahwa manfaat ekonomi MBG lebih banyak mengalir ke kantong elite politik dan pengelola dapur.
Sebaliknya, hanya segelintir kecil, yaitu 6,5%, yang merasa anak-anak dan keluarga benar-benar menerima manfaat nyata, secara spesifik, publik menunjuk hidung pihak yang diuntungkan,
• 44,5% menyebut elite dan pejabat politik.
• 44,0% menyebut pengelola serta mitra dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Anggaran Rp335 Triliun di Tengah Bayang-Bayang Korupsi
Ketidakpercayaan publik berakar pada tata kelola yang dianggap korup, dengan anggaran mencapai Rp335 triliun pada tahun 2026, kekhawatiran akan kebocoran dana menjadi sangat nyata :
• 87% responden yakin program MBG rawan dikorupsi.
• 79% percaya kualitas makanan sengaja “disunat” demi keuntungan oknum.
• 76% menilai kualitas hidangan yang diterima di lapangan tidak sebanding dengan biaya yang diklaim pemerintah,
“Temuan ini bukan sekadar ketidakpuasan teknis, melainkan krisis kepercayaan struktural. Publik melihat adanya pola mark-up sistemik, di mana bahan baku dibeli harga grosir namun dilaporkan dengan harga eceran tinggi,” tulis laporan Porec.
Menu Tak Layak, Dari Janji Gizi ke Realita Roti
Laporan lapangan mengungkap testimoni miris dari para orang tua, alih-alih mendapatkan asupan protein tinggi sesuai standar gizi, beberapa responden melaporkan anak-anak mereka hanya menerima menu seadanya, seperti roti biasa.
Minimnya transparansi dan tidak adanya mekanisme pengawasan yang independen membuat praktik rente tumbuh subur dalam rantai distribusi yang panjang.
Mayoritas Publik, Hentikan atau Evaluasi Total
Dampaknya fatal. Legitimasi program ini di mata rakyat telah hilang. Hanya 20% masyarakat yang masih mendukung program ini dilanjutkan.
Sisanya, 80% responden, menuntut agar program MBG segera dihentikan dalam format saat ini atau dievaluasi secara menyeluruh.
Lahirnya Gerakan Perlawanan Kolektif
Menariknya, masyarakat tidak tinggal diam, survei Porec menangkap fenomena “kemarahan yang terorganisir”:
• 97,8% responden menyatakan siap mengambil tindakan nyata.
• 31,1% memilih jalur aksi kolektif, seperti petisi dan advokasi massa.
Hal ini menandakan bahwa isu MBG telah bergeser dari masalah pemenuhan gizi menjadi isu keadilan sosial dan integritas pemerintahan.
Rekomendasi Porec, Potong Rantai Rente
Porec menyimpulkan bahwa kegagalan MBG berakar pada model distribusi yang terlalu birokratis sehingga membuka ruang bagi para pemburu rente. Sebagai langkah darurat, Porec merekomendasikan:
1. Audit Investigatif : Melibatkan lembaga independen untuk mengaudit anggaran Rp335 triliun.
2. Desentralisasi Komunitas : Mengalihkan pengelolaan dari mitra besar ke berbasis komunitas lokal untuk memutus rantai birokrasi.
3. Transparansi Harga : Membuka data pengadaan bahan baku secara real-time kepada publik.
Divisi Komunikasi Policy Research Center
