Tintamerah-Kab.Tangerang|| Ratusan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Solear harus menelan pil pahit. Harapan untuk mencairkan bantuan PKH dan BPNT dengan lancar sirna setelah petugas dari Pos Giro disinyalir meninggalkan lokasi penugasan tanpa kejelasan, meninggalkan antrean warga di tengah cuaca buruk.
Kronologi “Hilangnya” Petugas di Jam Kerja
Berdasarkan pantauan di lapangan, situasi mulai tidak kondusif setelah memasuki tengah hari. Berikut adalah fakta-fakta yang dihimpun:
Pukul 12:00 WIB: Lima orang petugas Pos Giro meninggalkan lokasi dengan alasan istirahat makan siang.
Pukul 13:00 WIB, Seharusnya merupakan jadwal layanan untuk warga Solear, namun tak ada tanda-tanda petugas kembali.
Pukul 14:18 WIB: Lokasi pelayanan masih kosong melompong. Padahal, warga sudah mengantre panjang di bawah guyuran hujan deras.
Pukul 14:48 WIB: Kekecewaan warga memuncak. Hingga menjelang sore, petugas yang menjanjikan akan segera kembali tak kunjung menampakkan batang hidungnya.
Taufik, Pendamping PKH Kecamatan Solear, mengonfirmasi kekosongan tersebut, Ia menyayangkan sikap tidak profesional dari pihak Pos Giro,
“Alasannya makan siang jam 12 tadi, tapi sampai sekarang tidak kembali ke kantor kecamatan untuk melaksanakan kewajiban membagikan bantuan,” cetus Taufik dengan nada kecewa.
Ironi, Data Bantuan Masih Salah Sasaran
Selain masalah pelayanan yang buruk, Taufik juga menyoroti masalah fundamental yang tak kunjung usai, Akurasi Data.
Berdasarkan laporan dari beberapa Ketua RT di wilayah Kecamatan Solear, ditemukan banyak bantuan PKH yang dianggap tidak tepat sasaran.
Momentum penyaluran ini seharusnya menjadi ajang validasi data di lapangan, namun dengan koordinasi yang lemah seperti ini, proses pemutakhiran data terancam terhambat.
Urgensi Reformasi Pelayanan Bansos
Kejadian di Solear ini adalah alarm keras bagi Pemerintah Kabupaten Tangerang, Kementerian Sosial, dan PT Pos Indonesia, masyarakat miskin bukan hanya butuh bantuan uang, tapi juga penghormatan terhadap waktu dan martabat mereka.
Kami mendesak pemerintah terkait untuk mengevaluasi kinerja petugas lapangan, memberikan sanksi tegas kepada petugas yang abai terhadap jadwal pelayanan.
Pemutakhiran Data Menyeluruh,
Segera melakukan cross-check antara data pusat dengan realita laporan para Ketua RT agar bantuan benar-benar sampai ke tangan yang berhak.
Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyaluran,
Memastikan ketersediaan fasilitas tunggu yang layak, terutama di tengah cuaca ekstrem, agar warga tidak telantar saat menunggu hak mereka,
Jangan biarkan program bantuan nasional yang mulia ini dinodai oleh buruknya manajemen pelayanan di tingkat bawah,
Rakyat sudah cukup terbebani, jangan ditambah lagi dengan ketidakpastian.
