TintAMerah.info-Kab.Tangerang|| Rangkaian kegiatan pembangunan Hanggar Zero Waste (Nol Limbah) milik Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) kabupaten Tangerang, Bidang Pengolahan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (PSLB3) sudah berjalan sekitar satu Minggu lebih, rangkaian pembangunan pembuatan pondasi cukup terlihat menghawatirkan sebagai pondasi konstruksi baja, lantaran menggunakan beton adukan manual yang komposisi perbandingan volumenya tidak beraturan, termasuk jenis matrial semen, menggunakan mutu yang di duga belum teruji, tidak memenuhi standar mutu beton bertulang untuk pondasi konstruksi bangunan baja.
Kegiatan yang di laksanakan oleh pemenang tender, CV PILAR KONSTRUKSI INDONESIA yang beralamat di Pondok Jagung Tangerang Selatan, juga menjadi sorotan publik, lantaran di kerjakan oleh kontraktor dari luar wilayah kabupaten Tangerang,
Pembangunan Konstruksi dan Penerapan Jenis Pondasi Janggal dan menghawatirkan
Eksekusi penerapan jenis pondasi dan rangkaian konstruksinya di nilai janggal, menggunakan beton yang di anggap tidak berstandar layaknya pekerjaan konstruksi beton bertulang, dengan komposisi tiap jenis material yang sudah teruji dan terukur, bukan secara manual yang semua jenis materialnya di anggap belum memenuhi standar kelayakan mutu beton, apalagi komposisi volume material tidak beraturan
tudingan efesiensi biaya yang lebih murah mencuat, lantaran penerapan bangunan pondasi dangkal, yang terbangun di atas lahan yang di khawatirkan masih lunak, yang di duga belum dilakukan tes uji kekerasan tanah, tidak terlihat bekas kegiatan bor pile maupun eksplorasi geologi guna menemukan lapisan tanah yang keras
Kondisi yang menghawatirkan lainya, yaitu tidak menggunakan beton siap saji sesuai standar
Pondasi Konstruksi Baja di Tuding Tidak Memenuhi Standar
Kegiatan yang di biayai dengan anggaran APBD kabupaten Tangerang tahun anggaran 2025 sebesar Rp.1,5 Milyar lebih di nilai janggal dan cukup beresiko, apalagi untuk penggunaan jangka panjangnya ke depan, cukup berpotensi membahayakan keselamatan jiwa, karena jenis pondasi yang kekerasan lahan nya di nilai tidak stabil, yang berpotensi terjadi amblas yang tidak merata karena beberapa faktor, diantaranya beban pondasi yang di timbulkan, baik beban besi konstruksi jenis Wf maupun H-Beam, beban angin, lantaran letak bangunan berada di hamparan tanah eks tumpukan sampah, minim bangunan dan pohon tinggi, juga kekhawatiran gempa, apalagi menurut beberapa sumber masyarakat sekitar jenis tanah di sekitar lokasi kegiatan di duga Cukup Labil,
“Kemana fungsi konsultan perencanaan dan pengawasan, jangan hanya anggaranya aja yang di serap tapi tugas dan fungsinya di abaikan, justru kegiatan pembangunan pondasi inilah sebagai kegiatan awal yang menentukan mutu dan kualitas kegiatan, semua yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan Hanggar Zero Waste, jangan sampai ada dugaan hanya memainkan anggaran sebagai langkah kegiatan untuk meraup keuntungan sebesar besarnya, tapi tanggung jawab tugas juga harus profesional, wajib dan harus di jalankan sesuai ketentuan dan kontrak kerja, bukan malah sebaliknya, kegiatan awal dan utama yang cukup beresiko, konsultan dan pengawas malah absen, dengan kondisi yang di duga melanggar ketentuan sebagai bagian dari aktor yang sudah di tentukan sesuai kontrak dan layak di evaluasi, lantaran tudingan aroma KKN yang sistematis dan ter-struktur cukup menyengat, baik dari proses perencanaan, konsultan, maupun proses lelang dan pelaksanaan menjadi sorotan publik,” Tegas Humas GWI DPD Provinsi Banten, Tri Hastowo.
Sementara pembangunan hanggar yang tentunya sudah melalui proses kajian dan studi banding, dengan melibatkan beberapa konsultan yang anggaranya mencapai ratusan juta rupiah, pelaksanaanya layak di Pertanyakan, tudingan cuma menghamburkan anggaran mencuat di kalangan pegiat sosial dan masyarakat sekitar, bahkan tudingan Fee projek juga melekat dalam anggaran tata kelola sampah yang nilainya mencapai Ratusan Milyar rupiah.
Berbagai awak media cetak dan Online menyambangi lokasi kegiatan pada siang hari sekitar pukul 12:00 WIB hingga pukul 18:00 WIB lantaran pengawas maupun konsultan tidak nampak alias absen, salah satu pengawas, dari dinas DLHK, Ilham di hubungi melalui telpon what’s app, dengan berbagai macam pertanyaan, jawabnya “nanti saya pertanyakan dulu sama Kabid PSLB3, Hari Mahardika,” tuturnya,
Rangkaian Proses Kegiatan Layak di Evaluasi, Dugaan GRATIFIKASI Menyandra Mutu dan Kualitas
“Kenapa DLHK kabupaten Tangerang memilih kontraktor dari luar wilayah kabupaten Tangerang, masih banyak kontraktor kabupaten Tangerang yang ahli dalam pembangunan konstruksi baja, kenapa cuma jadi penonton dan pendengar ?, kontribusi PAD dalam bentuk segala macam pajak wajib dan harus terbayar, tapi kenapa pembangunan yang bisa membantu masyarakat kabupaten Tangerang dalam hal sosial ekonomi terabaikan ? fakta nya, hasil kegiatan CV PILAR KONSTRUKSI INDONESIA kompetensi tenaga ahli bidang konstruksi baja yang tersertifikasi di bidang konstruksi baja di pertanyakan,
Atau mungkin hanya memikirkan kuantitas keuntungan, bukan kualitas ?!, dan bisa jadi adanya dugaan besaran GRATIFIKASI yang sudah menyandra adanya dugaan penyimpangan RAB dan BESTEK,” Ungkap salah satu tokoh masyarakat sekitar yang tidak menyebut nama (Red)
“Masa anggaran Rp.1,5 Milyar lebih, kegiatan nya janggal, menurut beberapa sumber di lokasi kegiatan, pelaksanaan pemerataan lahan untuk lokasi pembangunan Hanggar Zero Waste, muncul tudingan menggunakan alat berat milik DLHK,
“kan anggaran alat berat pasti ada dalam RAB proyek, pantes pembuatan pondasi langsung, setelah pemerataan lahan dengan alat berat yang di duga milik DLHK, dan langsung di lanjutkan dengan pembuatan pondasi, hingga malam hari,” ungkapnya
