TintAMerah.info–KAB.TANGERANG||Kabupaten Tangerang kembali menjadi sorotan, dugaan skandal permainan anggaran tata kelola sampah dinas Lingkungan Hidup (DLHK) Kabupaten Tangerang semakin nampak dalam pengelolaan lingkungan hidup, khususnya di bidang PSLB3 (Pengelolaan Sampah Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya)
Serapan anggaran yang mencapai ratusan miliar rupiah yang mestinya digunakan untuk infrastruktur penanganan sampah yang efektif dan profesional, bukan malah sebaliknya tudingan sia sia mencuat lantaran berbagai jenis mesin pengolahan sampah nampak masih mangkrak, bahkan TPS 3R Telaga Bestari mesin senilai Rp.3 milyar ebih sebagian baru datang dari Banyumas, sementara TPS 3R Cisoka masih belum ada, tidak sesuai dengan Perencanaan, termasuk di beberapa TPS 3R, lainya, yang menelan anggaran hingga mencapai milyaran rupiah dugaan kuat akibat praktik kolusi dan nepotisme, dan stigma Fee projek cukup menguat kebijakan yang di tuding amburadul membuat program anti-buang sampah sembarangan gagal total.
Akibatnya, masalah sampah liar masih merebak di berbagai titik vital, termasuk Jalan Raya Pasar Kemis-Cikupa, Desa Sukaharja, Kecamatan Sindang Jaya, serta wilayah Rajeg dan Sindang Jaya lainnya. Warga dari berbagai kecamatan ini mengeluh panjang lebar tentang tumpukan sampah yang tak kunjung hilang, yang bukan hanya merusak estetika lingkungan tapi juga membawa risiko penyakit menular dan polusi udara kronis.
Di lokasi utama tersebut, meski telah dipasang plang peringatan keras untuk melarang pembuangan sampah sembarangan, fakta lapangan menunjukkan kontras tragis: tumpukan limbah organik dan non-organik menumpuk di bahu jalan, bahkan di jalur utama yang ramai dilintasi pekerja harian dan pelajar sekolah.
Pantauan media pada Jumat, 23 Januari 2026, mengonfirmasi bahwa kondisi ini telah bertahan cukup lama hingga tahunan tanpa solusi permanen.
Bau busuk yang menusuk hidung membuat aktivitas sehari-hari warga terganggu, mulai dari belanja pasar hingga olahraga anak-anak.
Lebih parah lagi, pembangunan TPS yang nilai anggaranya Fantasia, dengan konstruksi yang sangat sederhana juga masih belum aktif, bahkan beberapa lokasi baru terbangun TPS, jauh dari schedule perencanaan
Kondisi tata kelola anggaran sampah yang di nilai memprihatinkan lantaran pembangunan TPS yang di nilai tidak efektif memaksa warga membuang sampah dekat rumah atau jalan umum, padahal anggaran besar sudah dialokasikan untuk proyek-proyek yang ternyata mangkrak atau dimanipulasi.
Seorang warga bernama Dw, yang rutin melewati Jalan Pasar Kemis-Cikupa menuju tempat kerja di Desa Sukaharja, mengungkapkan frustrasinya, “Ini sudah berlangsung lama, meski petugas datang mengangkut sesekali. Pemerintah harus punya TPS yang nyaman dan jauh dari pemukiman, supaya bau tak sedap nggak bikin orang sakit kepala dan napas pendek.” Keluhan serupa bergema dari komunitas lokal, yang menuntut transparansi audit anggaran DLHK dan reformasi cepat agar dana ratusan miliar benar-benar menghasilkan dampak positif bagi kualitas hidup mereka tanpa intervensi, kasus ini bisa memicu demonstrasi massal, mengingat tingginya kesadaran publik akan hak dasar atas lingkungan bersih.
