Bangka Selatan, Tinta merah,-
Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Kembali menorehkan catatan dan Tinta merah, setelah bersengketa dengan pemilik lahan pada kantor KPU Bangka Selatan. Jumat 03/11/2023
Sengketa lahan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka Selatan terus bergulir dan diduga tanpa ending Penyelesaian dari Pemkab Bangka Selatan.
Pemilik lahan mengatakan hingga saat ini belum menerima ganti rugi dari pemerintah terkait penggunaan lahan tersebut
Perwakilan dari keluarga pemilik lahan mengatakan pada tanggal 6 Februari 2023 pihaknya telah mencapai kesepakatan dengan Camat Toboali terkait ganti rugi namun tidak ada tindak lanjut sama sekali dari pemerintah setempat, pemilik lahan telah memblokade jalan dan halaman kantor KPU Bangka Selatan mereka mendesak pemerintah segera memenuhi haknya jika tidak ada tanggapan mereka berencana menutup seluruh akses menuju kantor KPU Bangka Selatan.
Tanggal 6 Februari tahun 2023 itu sudah ada Pertemuan bersama pihak pemerintah di kantor camat Toboali, yang dituangkan di berita acara, dimana pihak pemerintah akan mengganti rugi lahan kami an Ibu Salama yang digunakan untuk Kantor KPU, namun sampai dengan sekarang, kami belum mendapatkan apapun, perjanjian kemarin sampai dengan saya tidak ada satupun kami dipanggil ataupun dibayar ataupun di ganti rugi. Ujar Junaidi Hasta
Seperti diketahui, sengketa lahan Kantor KPU Basel sudah berlangsung sejak lama dari sekitar tahun 2010 awal pembangunan kantor KPU.
Sempat diadakan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan sengketa ini pada 6 Februari 2023, dimana pada pertemuan itu membuahkan hasil bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan akan mengganti Rugi kepada Ahli waris Salama atas lahan yang digunakan untuk Kantor KPU, namun hingga kini diduga tidak ada kejelasan apapun dari pemerintah kabupaten Bangka Selatan.
Demi keberimbangan berita, team media pun sudah melakukan konfirmasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan serta kepada camat Toboali, namun sayang sampai berita tayang ketiganya Bungkam.
(Red)
