Tintamerah.info-Kab.Tangerang ||Di tengah jeritan 269 090 jiwa warga yang terkunci dalam kemiskinan ekstrem, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang justru mempertontonkan gaya hidup mewah birokrasi, dengan dalih Rapat Koordinasi (Rakor)
Efisiensi dan Evaluasi
Jajaran pejabat teras Pemkab Tangerang kedapatan memboyong rombongan ke Hotel Holiday Inn Pasteur, Bandung (11-13 Desember 2025).
Kegiatan yang diwarnai hiburan artis dan band ternama ini dinilai sebagai bentuk “pengkhianatan” terhadap kondisi riil masyarakat di wilayah yang dijuluki Kota 1.000 Industri tersebut.
Tamparan Fakta, Kaya Anggaran, Miskin Kesejahteraan
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat sekitar 269.090 jiwa di Kabupaten Tangerang yang masuk dalam kategori miskin ekstrem.
Angka ini menyumbang porsi besar dari total 772.078 jiwa penduduk miskin di seluruh Banten, dari data per Maret 2025. kabupaten Tangerang resmi menyandang predikat wilayah dengan angka kemiskinan ekstrem tertinggi di Provinsi Banten, kontras dengan predikat “APBD Jumbo”, potret di lapangan menunjukkan wajah yang bopeng, dengan Infrastruktur Hancur sekitar 200 Km jalan rusak berat dan drainase mampet yang luput dari prioritas,
Pembangunan “Impor” Masyarakat Kabupaten Jadi Penonton, Di wilayahnya Sendiri
Proyek miliaran rupiah diduga dikuasai kontraktor luar daerah, bahkan ada tudingan sebagian merupakan upeti atau lebih fasih sebagai jatah pejabat APH, sebuah kebijakan yang membuat warga lokal hanya menjadi penonton di tanah sendiri.
Tata Kelola APBD “Fee Project*
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di sejumlah OPD diduga kuat hanya menjadi alat bagi-bagi jatah (fee proyek) ketimbang solusi pembangunan,
Skandal “Plesiran” berkedok Rapat,
Ketua Umum salah satu LSM, Saprudin, mengecam keras agenda akhir tahun ini, Ia menyebut kegiatan di Bandung hanyalah modus untuk menghamburkan sisa anggaran (penyerapan paksa) di tengah penderitaan rakyat.
“Ini bukan evaluasi, ini selebrasi di atas luka rakyat, di saat rakyat dipaksa puas dengan sembako murah dan dan bantuan ekonomi lainya serta BLT, dan PKH, pejabatnya justru asyik berjoget dengan band Ternama di hotel mewah.
Kenapa rapat harus menjauh ke Bandung kalau bukan untuk menghindari pengawasan publik?” Pemkab Tangerang telah menampilkan Paradoks yang cukup nyata, di saat masyarakat menjerit dengan kemiskinan ekstrim, jajaran pejabatnya asik berjoget di hotel berbintang di Bandung, dengan sandingan artis ibu kota dan band ternama, tegas Saprudin,
Tudingan Arogansi Birokrasi dan DPA Tabrak Inpres dan PMK
Sementara tudingan arogansi Birokrasi dan bungkamnya Kominfo,
kritik terhadap Pemkab Tangerang semakin memanas menyusul sikap arogan oknum pejabat Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo). bukannya memberikan klarifikasi terkait transparansi anggaran yang mencapai ratusan miliar, oknum Kabid IKP justru dilaporkan memblokir akses komunikasi wartawan yang sedang menjalankan fungsi kontrol sosial sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999.
“Sikap memblokir nomor wartawan dan mengabaikan surat permohonan wawancara selama sekitar dua minggu adalah sinyal buruk bagi demokrasi, apa yang disembunyikan Pemkab Tangerang?” tambahnya,
Harapan masyarakat dan aktivis mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan Audit Investigatif terhadap penggunaan APBD 2025 di seluruh OPD. yang serapanya cukup Gendut menggema, tata kelola APBD tahun anggaran 2025 di nilai menabrak Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025.dengan dugaan pengkondisian proyek tender maupun penunjukan langsung (PL), hingga tingkat kecamatan, dan lemahnya pengawasan pelaksanaan penggunaan anggaran, menjadi pintu masuk munculnya dugaan korupsi berjamaah.
Pemkab Tangerang kini ditantang untuk membuktikan keberpihakannya, tetap menjadi “Birokrasi Gendut Rekening” atau kembali pada mandat melayani rakyat yang kini menduduki peringkat kemiskinan tertinggi di Banten.
