Tintamerah-Timika||Aneh bin Ajaib sehari menjelang akhir masa jabatan Johanes Rettob sebagai Plt Bupati Mimika meninggalkan Defisit anggaran APBD 800 Miliar Rupiah.
Defisit anggaran 800 Miliar Rupiah ini terungkap dalam agenda pembahasan APBD Perubahan antara Eksekutif dan Legislatif di Jakarta.
“Benar, defisit anggaran 800 Miliar, ini masih pembahasan,” ujar anggota DPRD kabupaten Mimika, dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Redi Wijaya, di Jakarta, Kamis (5/9/2024).
Ia menyebutkan belum dapat memberikan keterangan secara rinci karena masih dalam pembahasan.
Menanggapi hal ini, pemerhati Sosial kabupaten Mimika Vikter Kabey mengaku masyarakat Mimika pasti bingung karena kepemimpinan Bupati sebelumnya di kabupaten Mimika, tidak pernah, Daerah mengalami Defisit anggaran hampir mencapai satu Triliunan.
” Ini merupakan bentuk kegagalan dalam monitoring, karena Defisit APBD merupakan selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah pada tahun anggaran yang sama,” Jelasnya.
Viktor menyampaikan kurangnya monitoring sehingga berdampak pada defisit anggaran.
“Ini jumlah pendapatan lebih kecil daripada jumlah belanja, berarti Pemerintah Daerah gagal dalam melakukan monitoring,” ucapnya.
Kata Dia, Defisit anggaran hampir satu triliun yang ditinggalkan Plt Bupati Mimika, Johanes Rettob, akan menjadi pekerjaan rumah paling besar bagi Pj Bupati Mimika Falentinus Sudarjanto Sumito.
“Defisit anggaran ini dapat dibiayai dengan penerimaan pembiayaan, misalnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, penggunaan cadangan, penerimaan pinjaman, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, tapi kalau sudah terpakai berarti Daerah ini mau dibawa kemana, karena harus tidak ada pendanaan khusus yang disalurkan dari APBN kepada daerah untuk menutup defisit,” tegasnya.
Kata Viktor, Dengan adanya Defisit akan menimbulkan risiko fiskal contohnya Daerah melakukan pinjaman.
“Eloknya pembahasan APBD Perubahan Kabupaten Mimika menunggu Pj Bupati yang baru, mengingat jabatan dari Plt Bupati Mimika akan berakhir,” katanya.
Untuk itu lanjut Viktor, Kementrian Dalam Negeri dan Pj Gubernur harus memberikan isyarat agar pembahasan APBD Perubahan ini dipending sambil menunggu Pj Bupati yang akan dilantik besok.
“Semua kemungkinan bisa terjadi, karena defisit ini berarti utang Daerah, jadi harus terukur dan rasionalisasi anggaran harus tepat,” jelasnya.
Terpisah koordinator Aliansi Pemuda Mahasiswa Malanesia (APMM) Dolan Alwindo menilai, Defisit anggaran di Kabupaten Mimika menunjukan kegagalan kepemimpinan Plt Bupati Mimika Johanes Rettob.
” Daerah kalau Defisit sampai senilai 800 Miliar berarti, Pemimpin-nya gagal dong, lagian tidak ada kebijakan strategis yang terlihat untuk meminimalisir Defisit yang dialami sebagai langkah antisipasi,” tegas Dolan.
